Infrastruktur Politik Di Indonesia

KOMPAS.com – Selain suprastruktur politik, ada satu lagi komponen yang menyusun sistem politik Indonesia, yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan pusat kekuasaan politik rakyat atau bagian paling dasar politik dalam masyarakat.

Apabila suprastruktur politik lebih mengarah pada kekuasaan lembaga formal negara, maka infrastruktur politik ini lebih bersifat eksternal, yaitu kekuasaan politik di luar lembaga formal negara.

Lebih lanjut, Johan Jasin dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Suatu Pengantar (2016) mengartikan infrastruktur politik sebagai suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Kegiatan lembaga kemasyarakatan tersebut dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya.

Tujuan utama infrastruktur politik adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Meskipun posisi infrastruktur politik berada di luar kekuasaan lembaga formal, kekuatannya tidak bisa diremehkan.

Sejarah mencatat bahwa gejolak politik di Indonesia terjadi akibat kekuatan infrastruktur politik yang bergerak menginginkan adanya perubahan. Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peranan penting, yaitu memberikan berbagai masukan kepada penguasa.

Unsur infrastruktur politik

Dalam buku Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur (2009) karya Arifin Rahman, dijelaskan bahwa infrastruktur politik terbagi atas beberapa unsur, yaitu:

• Partai politik

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik.

Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

• Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya.

Kelompok kepentingan ini bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kepentingan dianggap sebagai infrastruktur politik karena mereka memberikan masukan yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya.

• Kelompok penekan

Kelompok penekan hampir mirip dengan kelompok kepentingan, yaitu sama-sama memiliki tujuan tertentu terhadap pemerintah.

Kelompok kepentingan lebih fokus pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok.

Jadi, kelompok kepentingan lebih fokus terhadap proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Sementara kelompok penekan lebih fokus pada usaha memengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka.

Jadi, perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan terletak pada cara dan sasarannya.

• Media massa

Tidak bisa dipungkiri bahwa media massa dalam negara demokrasi memiliki peran yang sangat vital. Bahkan media massa dianggap sebagai pilar keempat demokrasi karena perannya sebagai pengawas pemerintahan.

Media massa dalam negara demokrasi juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Mengingat peran media massa yang begitu penting dalam proses pemerintahan, tidak mengherankan apabila ia dimasukkan dalam unsur infrastruktur politik.

• Tokoh politik

Tokoh politik merupakan orang-orang yang lalu lalang di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik berperan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah.

Salah satu tokoh politik yang terkenal di Indonesia adalah Amien Rais. Amien Rais merupakan tokoh politik penggerak reformasi.

Hal ini karena pada era menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien adalah cendekiawan yang berdiri paling depan. Sehingga dirinya kerap dijuluki Lokomotif Reformasi.

[Source: Kompas]